Seruan penegakan Khilafah sebagai solusi atas persoalan negeri ini bergema di bumi Jawa Timur. Sekitar 30.000 warga Jawa Timur, Madura dan Bali mendukung “Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah”, Ahad, 26/06/2011.

Massa dari seluruh Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, Mojokerto, Jember, Bojonegoro, Probolinggo, Madura, bahkan Bali memadati GOR Delta untuk mengikuti Konferensi Rajab 1432 H bertema, “Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah” yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), demikian seperti dikutip suarasurabaya.net.

Khoiry Sulaiman Ketua DPD HTI Jawa Timur mengatakan konferensi ini digelar sebagai sarana untuk memompakan semangat dan optimisme kepada umat muslim. Bahwa penegakan syariat Islam dan Khilafah sekaligus bisa mencerdaskan dan mencerahkan umat.

Dalam konferensi yang dipandu H. Hari Mukti mantan rocker era 1980an itu menghadirkan para orator dari ulama berbagai daerah seperti Aceh, Medan dan Jember. Selain juga orator dari DPP HTI.

Menurut Khoiry Indonesia saat ini tenah dirundung masalah di berbagai bidang. Kemiskinan, kebodohan, layanan kesehatan yang tidak terjangkau, kriminalitas, ekonomi liberal dan ideologi kapitalisme termasuk di dalamnya liberalisasi dan demokrasi.

Bertepatan dengan momen bulan Rajab yang memiliki 2 peristiwa besar. Yaitu perjalanan Muhammad Rasulullah dari Masjidil Haram Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidroh Muntaha yang dikenal sebagai Isra’ Mi’raj. Peristiwa kedua yang juga terjadi di bulan Rajab adalah runtuhnya Khilafah Ustmani yang berpusat di Turki pada 28 Rajab 1342 H oleh tangan-tangan penjajah.

“Akibatnya, timbul malapetaka yang menimpa muslim di dunia, runtuhnya Khilafah adalah induk segala kejahatan,” ujar Khoiry.

Meski demikian, Khoiry mengingatkan kepada massa yang hadir untuk tidak meratapi momen menyedihkan tersebut. Sebaliknya, umat muslim harus bangkit mengokohkan perjuangan pendirian penegakan syariah Khilafah. Konferensi ini menjadi momen kebangkitan dunia Islam dengan tegaknya Khilafah dan menyatukan semua muslimin di seluruh dunia untuk bersama-sama menerapkan Islam secara kaffah untuk melawan penguasan jahiliyah dari seluruh dunia.

Humas HTI DPD I Jatim, KH Dr Moh Usman mengatakan konferensi ini bukan sekadar seremonial tanpa nilai yang membangkitkan umat. Akan tetapi mengingatkan dan menyafarkan umat Islam sebagai umat yang terbaik (khoiru ummah).

Konferensi ini untuk mengokohkan kembali perjuangan penegakan syariah dan khilafah. ”Jawabannya hanya satu, tegakkan khilafah,” ujarnya.

Dengan ideologi Islam, lanjutnya, semuanya akan sejahtera dan tidak akan menggantungkan kapitalis dan penjajah. ”Khilafah islam ditegakkan, tidak akan ada lagi korupsi, pornografi, pornoaksi, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya,” terang dia.

Tampak hadir dalam konfrensi ini, KH Abduh, KH Zawawi, mantan rocker Harry Mukti, dan para asatidz dari DPD HTI I Jatim lainnya. (syabab.com, 27/6/2011)

Syabab.Com - Dalam sebuah wawancara Ansyaad Mbai dengan situs Kristen Reformata (di Posting 07 Juni 2011), kesekian kalinya Mbai mencoba menjelaskan cara pandangnya terhadap persoalan radikalisme dan terorisme. Di kota Makasar-Sulsel BNPT juga menggelar seminar nasional bertajuk Ayo Lawan Terorisme di Balai Prajurit M Yusuf, Makassar, Rabu (25 Mei 2011), tampil sebagai pemateri Kepala BNPT Ansyaad Mbai, Perwakilan Kedutaan Australia Andrew Barner, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Perwakilan Kadin Indonesia Wibawanto Nugroho, Ketua Komisi I DPR RI Luthfi Hasan Ishak dan dipandu guru besar UIN Prof Dr Hamdan Juhannis.

Mbai di hadapan ratusan remaja dan mahasiswa juga mengulang penjelasan yang sama seperti di berbagai forum sebelumnya. Penulis melihatnya wajar, ia harus bicara dimana-mana dengan konten seperti itu karena ia bekerja dan dibayar untuk itu setelah pensiun dari Polri. Tapi menjadi tidak wajar jika kita menguji pemikiran (doktrin) Mbai terkait persoalan terorisme dan akar masalahnya. Dalam wawancaranya dengan situs Reformata minimal ada beberapa point doktrin yang bisa kita uji kesahihannya.

Pertama; menurut Mbai cir-ciri radikalisme (mengutip pandangan Gus Dur dalam buku Ilusi Negara Islam), antara lain bahwa kelompok itu suka mengkafirkan orang. Jangankan yang berbeda agama, yang berbeda saja, dalam tata ibadah misalnya, itu sudah dianggapnya kafir. Kedua, mereka selalu mengatasnamakan Tuhan untuk menghukum yang lain. Tujuan gerakan mereka adalah ingin mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Ganti ideologi Pancasila dengan Islam versi mereka, mengganti NKRI dengan khilafah. Ini ancaman bagi NKRI, karena itu Presiden selalu mengatakan, negara tidak boleh kalah.

Cara main kutip tanpa memperhatikan kredibilitas buku adalah sangat berbahaya. Lebih-lebih referensinya buku “Ilusi Negara Islam” terbitan LibForAll Foundation atau kerja bareng The Wahid Institut dengan Ma’arif Institut dan Gerakan Bhineka Tunggal Ika yang diluncurkan 16 Mei 2009 banyak menuai kritikan. Empat peneliti asal Yogyakarta, Zuli Qodir, Adur Rozaki, Laode Arham, Nur khalik Ridwan, memprotes isi buku “Ilusi Negara Islam” tersebut. Buku itu dinilai tidak sesuai dengan yang diteliti dan isinya mengadu domba umat Islam. Aneh bukan? Buku yang memuat hasil penelitian mereka (4 orang di atas), tapi justru ketika jadi buku, isinya jauh dari apa yang ditelitinya. Isi dari buku telah menyimpang dari yang mereka teliti selain mereka juga tidak dilibatkan dalam proses penerbitan. Dan tujuan penerbitan dinilai telah bergeser dari riset yang semula bertujuan akademik kepada kepentingan politis. Dan ini diperkuat hampir semua peneliti daerah yang namanya tercantum dalam buku tersebut tidak pernah diajak untuk berdialog menganalisis temuannya dalam kerangka laporan hasil penelitian yang utuh. Dicatutnya para peniliti daerah hanya untuk melegitimasi kepentingan politis pihak asing. Sebagaimana dilakukan Holland Taylor dari Lib For All, Amerika Serikat yang begitu dominan bekerja dalam kepentingan riset dan penerbitan buku itu.

Serasa lebih aneh lagi dengan buku tersebut ketika mencantumkan Gus Dur menjadi editornya. Padahal, pada saat itu Gus Dur terganggu penglihatannya sehingga tidak mungkin Gus Dur bisa mengeditnya, kebablasan bukan?.

Penulis sendiri pernah menjadi salah satu penanggap dalam diskusi terbatas yang dilakukan Litbang Depag Pusat (Tahun 2010), membahas buku “Ilusi Negara Islam” dengan menghadirkan salah satu narasumbernya adalah Direktur The Wahid Institute. Banyak perserta diskusi mengkritisi dan tidak puas bahkan meragukan kredibilitas dan intelektualitas orang-orang The Wahid Institute jika mengacu kepada produk buku “Ilusi Negara Islam”. Sebuah buku yang substansinya sarat adu domba dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Buku yang cacat secara ilmiah.

Nah, buku semacam inilah yang dijadikan referensi Ansyaad Mbai untuk menjelaskan doktrin-doktrinnya siapakah yang dianggap radikal atau bukan. Dengan sebuah parameter yang gegabah dan sarat dengan cara pandang yang tendensius. Jangan-jangan Mbai tidak memahami terminologi Radikal, Kafir, dan Ideologi? Meminjam istilah orang jawa: dengan buku “ilusi Negara Islam” Mbai “nggepuk nyilih tangan” (mukul pinjam tangan).

Bagi Mbai, seperti yang pernah ia ungkapkan juga di LokaKarya Sespim 27 Oktober 2009, pada umumnya jika seorang mempunyai persepsi (mindset) tentang adanya kondisi yang menindas secara terus menerus oleh Barat pimpinan AS terhadap Islam. Dan kemudian menganggap bahwa kondisi tersebut adalah ketidakadilan yang harus diubah maka cukup seorang bisa dilabeli Radikal bahkan teroris. Jika begini, berapa banyak para intelektual dan para pengamat politik yang radikal dan teroris ? Apalagi jika dikaitkan dengan kewajiban dalam Islam “amar makruf nahi munkar”, berapa juta orang yang radikal jika mereka dengan beraninya mengkritisi setiap kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa atau oleh negara imperialis semacam Amerika? Rasanya naïf sekali menjadi manusia yang sempurna karena akalnya, kemudian membeku seraya melipat tangan tidak berbuat apa-apa untuk merubah kedzaliman yang terjadi. Bahkan terlihat lebay sekali memberikan label radikal jika ada seorang mengkafirkan orang lain karena berbeda dalam masalah ibadahnya. Jika kita melihat realitas; betulkah demikian? Apakah ada diantara kita hanya karena perbedaan dalam wilayah ibadah (furu’iyah) kemudian menjustice dengan sebutan kafir. Jangan-jangan ini hanya “ngibul”nya Mbai? Karena umat Islam mayoritas “melek akidah dan fiqh”, hanya layak seorang disebut kafir atau murtad jika mereka sudah menyimpang dalam masalah ushuli (I’tiqod) bukan masalah furu’iyah (cabang-cabang ritual ibadah). Lain kali Mbai, harus membuktikan ucapannya dan contohnya. Sekalipun ada, penulis yakin itu adalah orang-orang awam jahil yang baru belajar Islam.

Kemudian, jika orang-orang yang dengan mindset-nya layak dicap radikal-teroris membahayakan NKRI maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa sebenarnya yang membahayakan NKRI atau yang jelas-jelas telah mengoyak NKRI? Orang-orang yang diduga radikal-teroris (dengan mindset versi Ansyaad Mbai) atau Seorang Presiden RI yang mengeluarkan keputusan politik “referendum Timor-timur” yang berakhir tragis lepasnya Timor-timur dari pangkuan NKRI? Atau keputusan Presiden RI dengan MoU Helsinky yang memberikan jalan lempang bangunan Federalisme Aceh? Penulis yakin, analisa dan data intelijen sedemikian rupa telah membaca arah perjuangan politik GAM dengan memanfaatkan MoU, dengan isu demokratisasi dan dukungan LSM-LSM komprador akan mudah Aceh menuju panggung referendum dan sangat mungkin federalism bisa diraih. Dalam konteks Indonesia yang masuk ancaman (terorisme) adalah kelompok yang mengusung semangat etno-nasionalism atau separatism seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan RMS selain kelompok yang dianggap memiliki visi Negara Islam (daulah Islam). Lantas pertanyaannya adalah; kenapa BNPT dengan Densus 88-nya tidak kerja keras menangkap memberangus mereka seperti halnya para aktifis yang disangka atau dituduh teroris? Berapa orang OPM yang ditangkap Densus-88? Sementara hingga saat ini lebih dari 600 orang aktifis Islam dalam bui rezim karena dikaitkan dengan “terorisme”.

Lantas siapa sebenarnya yang membahayakan NKRI? Jika kita telisik banyak sekali kebijakan-kebijakan politik yang menjadikan kedaulatan NKRI hanya menjadi mimpi di siang bolong. Lihatlah; Pemerintah telah memprivatisasi 12 BUMN pada periode 1991-2001 dan 10 BUMN pada periode 2001-2006. Pemerintah tahun 2008 melalui Komite Privatisasi BUMN yang diketuai Menko Ekuin Boediono saat itu mengharapkan agar dari 139 BUMN diprivatisasi menjadi 69 BUMN. Karenanya, privatisasi itu akan terus berjalan. Subsidi dicabut; bagian dari agenda penjajahan yang paling nyata adalah pencabutan secara bertahap subsidi BBM yang telah dan akan dilakukan. Juga pencabutan subsidi di bidang pertanian (seperti pencabutan subsidi pupuk), kesehatan, pendidikan, dll. SDA Indonesia dikangkangi Asing, di bidang perminyakan, penghasil minyak utama didominasi oleh asing. Diantaranya, Chevron 44%, Pertamina & mitra 16%, Total E&P 10%, Conoco Phillip 8%, Medco 6%, CNOOC 5%, Petrochina 3%, BP 2%, Vico Indonesia 2%, Kodeco Energy 1 % lainnya 3% (sumber: Dirjen Migas, 2009).Di bidang pertambangan, lebih dari 70% dikuasai asing. Asing juga menguasai 50,6% aset perbankan nasional per Maret 2011. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Utang luar negeri; total utang pemerintah Indonesia hingga April 2011 mencapai Rp 1.697,44 triliun.

Dan dampak dari perkara diatas bisa kita lihat; 1.Kemiskinan; Akibat penjajahan baru, di Indonesia saat ini terdapat sekitar 100 juta penduduk miskin menurut kategori Bank Dunia (Okezone, 18/8/2009). 2.Beban berat utang luar negeri; Dalam APBN 2011, pembayaran utang negara (cicilan pokok+bunga utang) meningkat menjadi Rp 247 triliun (Rp 116,4 triliun hanya untuk membayar bunga saja) (Detikfinance.com, 9/1/2011). 3.Kekayaan lebih banyak dinikmati asing; Penerimaan pajak, deviden dan royalti Pemerintah dari PT Freeport selama 2010 (sampai bulan September) adalah sebesar Rp 11,8 triliun (Kompas.com, 14/12/2010). Berapa penghasilan PT Freeport? Dengan saham 91,36%, penghasilan PT Freeport kira-kira Rp 106,2 triliun (Rp 11,8 triliun x 9). Hal yang serupa juga terjadi pada pengeloaan SDA migas dan tambang lainnya. 4.Kesenjangan; contoh di Kaltim, batubara diproduksi sebanyak 52 juta meter kubik pertahun; emas 16.8 ton pertahun; perak 14 ton pertahun; gas alam 1.650 miliar meter kubik pertahun (2005); minyak bumi 79.7 juta barel pertahun, dengan sisa cadangan masih sekitar 1.3 miliar barel. Namun, dari sekitar 2.5 juta penduduk Kaltim, sekitar 313.040 orang (12.4 persen) tergolong miskin.

Di Aceh, cadangan gasnya mencapai 17.1 tiliun kaki kubik. Hingga tahun 2002, sudah 70 persen cadangan gas di wilayah ini dikuras oleh PT Arun LNG dengan operator PT Exxon Mobile sejak 1978. Namun, Aceh menjadi daerah termiskin ke-4 di Indonesia dimana 28,5 % penduduknya miskin.

Dan kita tidak boleh amnesia (hilang ingatan), bahwa penjarahan kekayaan negeri ini bisa berjalan mulus diantaranya karena UU. Dan ini melibatkan para politikus yang di DPR dengan peran legislasinya. Padahal masing-masing undang-undang tersebut, bila dianalisis, berdampak pada kehancuran dahsyat bagi perekonomian nasional dan lingkungan; meningkatkan jumlah kemiskinan struktural, pengangguran, keegoisan, kebodohan, kematian, kelaparan dan chaos.

Sekali lagi, siapa yang membahayakan NKRI dengan segenap tumpah darah dan jiwa raga yang menghuninya?

Kedua; menurut Mbai, Dulu radikalisme ia anggap berkembang di pesantren atau di masjid. Ternyata keliru. Sekarang mereka justru tumbuh subur di perguruan tinggi. Bukan sekadar perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi favorit. Bukan di jurusan sosial, tapi jurusan eksakta dan science.

Sadarkah kita, jika selama ini Ansyaad dkk telah melihat pesantren dan masjid sedemikian buruk? Bahkan sudah menjustice, tapi kemudian dianggap keliru. Kira-kira selama dalam payung “kaca mata” yang salah itu apa yang dilakukan oleh razim terhadap pesantren dan masjid? Sangat mungkin aparat intelijen yang dibayar dengan uang rakyat pekerjaanya adalah memata-matai rakyat yang mayoritas Muslim di negeri ini. Yang menjadi pertanyaan menarik, kenapa “kebangkitan” dan “kesadaran politik” begitu suburnya di kalangan kaum intelektual? Simpel jawabannya; mereka bukan orang awam yang bisa disumbat mulut, mata dan telinganya. Tapi kesadaran seperti ini bagi seorang Mbai menjadi bermasalah dan berbahaya bahkan layak dicap teroris atau minimal masih satu “linkmind” dengan kelompok radikal-teroris hanya karena ada kesamaan cara pandang terkait kondisi sosial politik baik dalam kontek global, regional maupun lokal.

Maka sekarang bisa dipastikan; kampus menjadi tempat favorit operasi intelijen BNPT dengan bendera Deradikalisasi. Apa bedanya dengan razim Orde baru kalau sikap penguasa melalui BNPT-nya seperti itu?

Ketiga; menurut Mbai, Dari hasil pemeriksaan kepada kelompok ini selama 10 tahun terakhir, jelas tujuan mereka adalah Negara Islam, khilafah dan penegakan syariat Islam. Jadi sama dan sebangun dengan NII (Negara Islam Indonesia).

Betulkah mereka yang melakukan aksi “terorisme” hendak mendirikan negara Islam atau Khilafah Islam? Apakah membangun negara itu logikanya sama seperti membangun Mall, rumah sakit, gedung bioskop atau bangunan fisik lainnya? Jika hendak membangun negara Islam maka perlu bangunan dan infrastruktur itu dihancurkan. Atau dengan tindakan teror itu dengan mudahnya akan melahirkan ditrush terhadap penguasa dan kekuasaan akan begitu mudahnya beralih ke tangan mereka. Apalagi jika diukur dengan manhaj Kenabian dalam mendirikan negara, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan “terror” menjadi jalan (metode) menegakkan negara.

Maka kesimpulan para “teroris” tujuannya adalah negara Islam perlu dikritisi, karena ada logika yang tidak nyambung. Apalagi jika diukur dengan timbangan metode Rasulullah SAW. Lagian masyarakat juga banyak yang tidak paham bagaimana pihak aparat kerap melakukan intimidasi mental dan fisik (siksaan) untuk membuat sebuah pengakuan yang akan dituangkan dalam BAP.

Menurut penulis, ini ada perang opini dan propaganda dalam terminologi jihad, negara Islam, dan syariah. Hingga sangking konyolnya, perampokan CIMB (tindak pidana criminal)-pun diungkap bahwa motif perampokan adalah mendirikan negara Islam. Sebuah lompatan konklusi yang sulit diterima nalar sehat. Adakah sebuah negara bisa dibangun dengan hasil rampokan 600 juta rupiah? Negara “antah barantah” mungkin.

Keempat; menurut Mbai, perlu mencontoh Malasyia dan Singapura untuk membuat perangkat hukum. Menurut Mbai di Malaysia keras sekali. Teroris dan radikalis tidak memiliki ruang gerak. Mahathir, mantan perdana menteri Malaysia tegas sekali. Semua ceramah, dakwah atau apa pun yang ditengarai menyebarkan permusuhan dan kebencian, itu ditangkap dan dimonitor

Ini tidak lebih sebagai ikhtiyar represif ala demokrasi. Jika ada regulasi yang meng-copy paste ala Malasyia atau Singaupura bisa jadi seorang nanti ceramah atau khutbah dan dimata-matai kemudian disimpulkan secara subyektif bahwa dia menghasut atau dianggap menyebar kebencian, maka bisa ditangkap dan dikenakan tuduhan terorisme karena dianggap satu rangkaian.

Dan menurut penulis, ini adalah cara pandang dan upaya paranoid dalam isu radikalisme dan terorisme. Sebuah pilihan solusi terhadap hilir dan abai pada persoalan hulunya. Sangat mungkin dengan munculnya regulasi yang sangat represif akan semakin menumbuhkan radikalisme seperti halnya hari ini. Dengan adanya lembaga semacam BNPT dan tindakan represif Densus88, “terorisme” bukan mengecil namun makin meng-eskalasi.

Kelima; menurut Mbai, penanganan radikalisme dan terorisme perlu upaya merubah prinsip teologisnya. Konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta itu perlu dikedepankan terus.

Penulis tidak pernah mendengar dan membaca konsep Islam rahmatan versi Mbai itu seperti apa, dan bagaimana? Bisa jadi seorang Mbai belum paham atau tidak paham apa yang dimaksudkan Islam Rahmatan dan bagaimana mewujudkannya?

Apakah maksud Islam Rahmatan itu kehidupan kaum Muslim yang hanya mengambil aspek ritual dan membuang aspek politiknya? Apakah seorang Ansyaad Mbai pernah mengkaji tuntas al Qur’an dan Sunnah Rasul SAW hingga mendapatkan gambaran yang holistik dan integral tentang Islam? Islam itu Way of life, tapi bisa jadi Way of Life-nya seorang Ansyaad sebagai seorang muslim masih seperti orang buta yang meraba gajah dan hanya ketemu ekor dan pantatnya kemudian yakin sekali gajah itu ya seperti yang ia raba.

Sayang sekali, di banyak kesempatan seorang Mbai jarang membuka ruang dialog secara fair dan gayeng. Tapi yang terjadi sebaliknya, datang dan mengumbar “doktrin” lantas pergi. Lantas siapa sebenarnya yang menebar kebencian dan hasutan? Siapa yang menebar salah saham? Jika demikian terus adanya, alih-alih Ansyaad Mbai melakukan de-radikalisasi tapi justru ia melakukan radikalisasi terhadap umat Islam.

Waspadalah wahai umat Islam, siang dan malam orang-orang munafik mempersembahkan pengorbanan mereka demi umat ini tidak kembali kepada seruan Allah SWt dan Rasulullah SAW. Wallahu a’lam bishowab. [htipress/syabab.com]

*) Penulis adalah pemerhati Kontra-terorisme dan Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI

HTI Press. Tepat pukul 08.00 hari Ahad, 19 Juni 2011,di hall utama Jogja Expo Center (JEC) acara Konferensi Rajab DPD1 HTI DIY dimulai. Sapaan pembawa acara Heri Kurniawan dan Agus Yuhana mempersilahkan para hadirin menempati kursi yang sudah disiapkan. Macapat yang dibawakan ust Cahyono, sebagai tembang Jawa menyambut kedatangan dan juga salam hangat dari Yogyakarta.

HTI Press. Alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah SWT, 2500 peserta Konferensi Rajab 1432 berasal dari berbagai elemen wilayah Lampung memadati indoor Gedung Sumpah Pemuda Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung, Minggu (12/06/2011). Acara dimulai tepat jam 08.00 WIB dan berakhir sebelum berkumandang adzan dzuhur, hadirin antusias tak beranjak dari duduknya hingga akhir acara. Mereka mengikuti dengan seksama seruan tegaknya Khilafah. Orasi pembicara dan testimoni ulama yang disertai tarian saman dan nasyid berirama semangat kemenangan Islam menambah semangat tersendiri kepada hadirin. Pekik takbir dan seruan; “Syariah dan Khilafah! bergema berulang kali diteriakkan oleh para peserta disertai kibaran Liwa dan Royah.

Konferensi Rajab Lampung ini disiarkan secara langsung melalui live streaming internet, di situs www.hizbut-tahrir.or.id sehingga dapat diakses dan disaksikan oleh semua orang di seluruh dunia. Konferensi ini diliput dan disiarkan secara langsung maupun tunda di beberapa stasiun TV, lokal (Radar TV, Tegar TV dan LampungTV) serta Media massa cetak pun turut meliput jalannya acara ini.

Namun, di balik itu semua, ada hal yang menarik jelang keberangkatan beberapa kafilah dari beberapa kota dan kabupaten di Lampung, seperti yang dialami Rombongan peserta dari Kalianda, Lampung Selatan yang telah menyewa 14 mobil dan bus untuk dipakai menuju tempat konferensi secara mendadak harus mencari tambahan kendaraan karena peserta yang ikut bertambah. Selain itu, Dalam perjalanan, rombongan jamaah pondok pesantren Riyadhus Sholihin juga mengalami musibah, kendaraan roda empat yang mereka tumpangi mogok di jalan dan baru tiba di PKOR Way Halim pukul 09.00. Kejadian nahas senada dialami jamaah yang berasal dari kota Metro, Mobil dan bus yang ditumpangi jamaah peserta KR Lampung juga mengalami pecah ban. Bahkan Qori’ yang akan membuka acara dengan membaca tilawah Qur’an, Ustadz Syamsuri rantai motornya putus hingga haru meminjam kendaraan lain untuk sampai tujuan. Namun semua kejadian itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk hadir, bahkan menambah semangat untuk menyambut seruan penegakan Khilafah di Bumi Ruwa Jurai Lampung.

Ketua DPD I HTI Lampung Ustadz Abu Muhammad dalam sambutan hangat penuh apresiasi pada peserta Konferensi Rajab menyampaikan, sebelum diruntuhkannya khilafah oleh imperialis Inggris pada 28 Rajab 1342 (3 Maret 1924), umat Islam pernah berjaya dan memimpin peradaban dunia. Mengutip Will Durant dari bukunya The Story of Civilization, Abu Muhammad mengingatkan bahwa pada masa Khilafah dulu, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan manusia. Sistem khilafah mampu menjamin masyarakatnya hidup sejahtera. Sementara kehidupan umat Islam saat ini melarat dan tercabik-cabik dalam 57 negeri.

Orator kedua, Ustadz M. Warji S.T.P, M.Si berbicara tentang Indonesia dalam cengkeraman Kapitalisme Global, dimana Ust Warji mengungkapkan dalam orasinya bahwa Indonesia saat kini masih terjajah, lihat saja banyak kekayaan alam kita yang dikeruk oleh asing, dan bahkan banyak UU yang dikeluarkan semuanya menguntungkan asing ketimbang rakyat. Oleh karena itu, karena kita masih dijajah maka agatr indonesia bisa terbeabs dari penjajahan maka tidak ada jalan lain kecuali dengan tegaknya kembali khilafah, serunya.

Sementara itu, Ust Abu farhat dan Ust Yung eko menyampaikan orasi Khilafah adalah solusi untuk mengentaskan problematika yang dihadapi umat. Umat Islam merupakan khayru ummah, seperti yang disebutkan Allah S.W.T dalam Surat Ali Imran ayat 110. “Umat Islam dimana saja mereka berada, semestinya mereka menjadi panutan”, tandas Warji. Namun saat ini justru umat Islam menjadi pesakitan, menderita, terhina, dan teraniaya.

Pangkal keterpurukan umat Islam tersebut menurutnya adalah disebabkan ketiadaan Khilafah sebagai institusi politik Islam yang menaungi umat dan melindungi dari rongrongan para penjajah. Sehingga jawaban atas keterpurukan umat Islam adalah dengan menegakkan kembali sistem khilafah. “Sudah saatnya, kita saling satukan pikiran dan hati kta demi tegaknya khilafah”, tandas Ust Abu farhat dan ust Yung eko .

Memasuki orasi selanjutnya, para hadirin diajak untuk menyimak gambaran Khilafah yang mensejahterakan. Ustadz Abu Miqdad dari DPP HTI secara retoris menanyakan kepada umat yang hadir dalam Konferensi Rajab 1432H, “apakah para hadirin menginginkan Hidup sejahtera? Dan apakah kini kita sekarang hidup sejahtera?” tandas beliau.

Menurut Abu Miqdad, dengan ditegakkannya Khilafah maka umat akan mengalami kegemilangan dan keemasan sebagaiman dahulu ketika khilafah masih tegak dan kita bisa lihat secara jujur bahwa khilafah mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnay dan dapat melindungi kesucian agamanya, terlindungi keselamatan dirinya, terlindungi akalnya, terlindungi kehormatannya, terlindungi hak miliknya. Pada masa lalu kehidupan umat dalam sistem khilafah sangat sejahtera. Beliau mencotohkan, gaji guru sebesar 15 dinar atau setara Rp 25 juta. Dan seorang ilmuwan yang membuat karya ilmiah akan dihargai emas seberat buku yang ditulis.

Sementara Ust Akhiril Fajri tampil sebagai orator keempat menyampaikan orasi tentang potensi Khilafah sebagai negara adidaya masa depan. Beliau menjelaskan meskipun dunia saat ini berada dalam dominasi Kapitalisme global yang menjadi penyebab kesengsaraan umat manusia, sesungguhnya ideologi ini dan negara-negara Barat yang menjadi pengusungnya sedang menghadapi krisis internal dan mendorongnya ke dalam jurang kehancuran. “Dibiarkan saja Kapitalisme pasti akan runtuh, apalagi jika umat bersatu menumbangkannya dengan menegakkan sistem Khilafah”, seru Akhiril Fajri.

Menurut beliau, potensi umat Islam sangat besar untuk bangkit jika umat mengadopsi ideologi Islam dan mewujudkannya dalam sisem khilafah. Dari sisi demografi jumlah umat terus tumbuh dan berkembang jauh meninggalkan pertumbuhan penduduk di Barat. Bahkan ada 20 negara Barat yang pertumbuhannya nol dan negatif. Kini jumlah umat telah mencapai angka 1,57 milyar jiwa atau hampir ¼ penduduk dunia.

Jika tentara yang ada di negeri-negeri Islam digabungkan, jumlahnya mencapai 27% dari seluruh tentara yang ada di seluruh dunia. Sementara tentara Amerika hanya 7,1% saja. Begitu pula jika digabungkan tentara dari Brazil, Rusia, India, dan China, jumlahnya 24% masih di bawah jumlah tentara negeri-negeri Islam. “Dengan potensi yang besar ini, maka masa negara Khilafah adalah negara adidaya masa depan yang akan menggulung hegemoni Amerika dengan Kapitalismenya”, kata Akhiril.

Sementara Ust Asep Rahmat dalam Orasinya Khilafah negara adidaya mengungkapan bahwa Dari sisi ekonomi sebaga dan sumber daya alam, negeri-negeri Islam menguasai cadangan energi dunia dan bahan mentah. Cadangan minyak bumi di negeri-negeri Islam mencapai 72% cadangan dunia, sedangkan cadangan gas 61,45% cedangan dunia. Selain itu, kita juga punya potensi Ideologi dan akidah untuk menjadi kampiun adidaya dengan Khilafah, tandasnya.

Lalu Ust M. Ahkam menyampaikan orasi janji Allah akan tegaknya Khilafah. dan mengatakan bahwa “Di antara janji Allah SWT yang diberikan kepada umat Islam adalah istikhlaf fi al-ardh. Istikhlaf fi al-ardh bermakna menjadi penguasa atau pengatur urusan manusia (khalifah atau imam) di seluruh dunia” tandas Ust Ahkam dengan merujuk pada al-Qur’an surah an-Nur 55. yang berbicara

Menurut Ust Ahkam, banyak sekali hadis-hadis sahih yang mengabarkan kabar gembira (bisharah) kepada kaum Muslim tentang kekuasaan Islam yang mencakup seluruh muka bumi. “Semua ini menunjukkan bahwa Khilafah Islam merupakan janji Allah yang paling agung bagi kaum Mukmin. Pasalnya, dengan tegaknya kekuasaan Islam ini (Khilafah Islam), agama Allah SWT bisa ditegakkan secara sempurna, dan keamanan kaum Muslim bisa diwujudkan secara nyata,” serunya.

Selanjutnya sebagai orasi penutup, Ust Amirudin Abu FIkri yang juga dari DPP HTI menyampaikan Seruan Hangat Hizbut Tahrir kepada Umat. Ustadz Abu fikri menyampaikan sesungguhnya tegaknya Khilafah Islam merupakan kewajiban syariah atas seluruh kaum Muslim. Kewajiban ini bersifat mengikat; tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali melaksanakannya.

Ust Abu fikri memberikan contoh bagaimana para sahabat menunda pemakaman Rasulullah SAW karena mereka sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa’i'dah untuk memilih dan mengangkat seorang khalifah. “Ini menjadi salah satu bukti bahwa tegaknya Khilafah merupakan perkara paling utama dan harus diprioritaskan oleh kaum Muslim. Khilafah bahkan menjadi alqadhiyyah al-mashîriyyah bagi kaum Muslim. Pasalnya, penegakan Khilafah menyangkut perkara ‘hidup dan matinya’ Islam dan kaum Muslim”, kata Ust Abu Fikri.

Ia berharap, Konferensi yang mengangkat tema “Hidup Sejahtera dalam Naungan Khilafah” menjadi pendorong umat untuk merekonstruksi masa depan peradaban Islam dalam sistem khilafah. Konferensi ini diadakan untuk mengajak umat bersatu dalam visi, tekad, dan langkah untuk tegaknya Khilafah Islamiyah.

Konferensi Rajab hari ini juga diramaikan aksi teatrikal oleh para pemuda Islam yang berupaya menggambarkan keadaan umat Islam tanpa Khilafah. Kezaliman penguasa, bobroknya sistem demokrasi kapitalis sekuler ditampilkan dalam visualisasi gerakan Sebuah pesan penting yang disampaikan dalam aksi teatrikal ini adalah betapa pentingnya penegakan khilafah dalam menyatukan seluruh potensi umat untuk meraih kemuliaan Islam dan kesejahteraan, serta melenyapkan penjajahan.

Selain itu, Konferensi ini juga menghadirkan perwakilan ulama pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 Kalianda/ketua Forum Komunikasi Ponpes se Lampung Selatan, Ustadz Kyai Endang Ahmad Arif. Dari tokoh pengusaha Lampung diwakili dr. Tito Sunarto, S.H. Tokoh intelektual Dr. Iing Lukman, P.h.D, tokoh muballighoh Dra. Hj. Rosniawati, serta tokoh mahasiswa dari Universitas Lampung el-Jundi Khomsin Romadon. Kesemua tokoh memberikan testimonial di podium. Para tokoh juga secara simbolik memberikan dukungan penegakan Syariah dan Khilafah, dengan menerima bendera ar-Royah dan al-Liwa dari DPD I HTI Ustadz Abu Muhammad.

Dalam testimonialnya, Kyai Ndang Ahmad Arif mengatakan, hanya orang munafik yang tidak setuju dengan penegakan Syariah dan Khilafah. “Percuma mendirikan pesantren kalau tidak setuju khilafah!” tegasnya. Menurut dr. Tito Sunarto, S.H., ideologi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia menimbulkan kesusahan rakyat karena sistemnya yang ribawi, memihak pengusaha kapitalis asing, berbeda dengan sistem Khilafah yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Dr. Iing Lukman, P.h.D mengatakan dalam testimoninya, para intelektual barat mengakui kegemilangan peradaban Islam memberi sumbangsih besar pada ilmu pengetahuan. Tak terhitung karya ilmuwan Islam yang memajukan peradaban dunia seperti Avicenna, Al-Khawarizmi, dll. “Seharusnya mereka (barat-pen) berterimakasih pada Khilafah Islam” ujar Iing. Bahkan, Dra. Hj. Rosniawati secara tegas mengungkapkan dukungannya pada gerakan yang memperjuangkan tegaknya Khilafah. “Hanya Hizbut Tahrir saja yang bisa diharapkan dalam perjuangan menegakkan Khilafah!” ungkapnya. Perwakilan mahasiswa, Khomsin Romadon mengatakan hanya ada tiga opsi atau pilihan; menentang penegakan Khilafah yang mengundang murka dan azab Allah, berdiam diri dalam penderitaan, atau berjuang bersama-kaum muslim memperjuangkan Khilafah menggapai ridha Allah SWT.

Lantas melihat dukungan yang begitu menguat inilah mengapa Konferensi Rajab 1432 H ini diselenggarakan DPD I HTI Lampung karena hal ini momentum peristiwa bulan Rajab bagi bangkitnya umat Islam dengan Khilafah dan Konferensi ini juga diselenggarakan di seluruh 29 kota besar Indonesia dari ujung Timur Jayapura hingga ujung Barat Banda Aceh, dan puncaknya pada 29 Juni di Stadion Lebak Bulus Jakarta, Stadion Deltras Sidoarjo Surabaya, dan Stadion si Jalak Harupat Bandung Jabar. (Lajnah I’lamiyah dan Infokom HTI Lampung)

Banyak pihak khawatir cara-cara Orde Baru akan bangkit kembali dan secara membabi buta memberangus rakyat.

Setelah sempat tertunda beberapa kali, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen akhirnya masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Ini berarti RUU ini akan menjadi agenda DPR untuk membahas dan mengesahkannya.

Usulan adanya UU Intelijen ini muncul beberapa tahun lalu. Saat itu yang berinisiatif adalah pemerintah. Namun, tahun 2006, draft rancangan pemerintah itu menunai kontroversi dan ditolak oleh DPR.

Yang menarik, draft itu muncul kembali. Secara substansial, RUU inisiatif DPR ini tidak jauh berbeda dengan RUU yang pernah diajukan Badan Intelijen Negara (BIN). Bedanya, draft ini lebih lengkap karena telah disertai dengan kajian akademik.

Pasal-pasal dalam RUU tersebut mengindikasikan adanya keinginan yang kuat agar intelijen diberi kewenangan yang lebih luas. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran yang luas di tengah masyarakat. Jangan-jangan Opsus (operasi khusus) di zaman Orde Baru akan lahir kembali dalam bentuk baru. Kekhawatiran itu cukup beralasan mengingat tindakan sewenang-wenang aparat intelijen saat itu menimbulkan banyak korban.

Lalu mengapa justru RUU yang seperti ini muncul dari inisiatif DPR? Apakah ini inisiatif DPR sendiri atau merupakan pesanan dari pihak intelijen, atau malah ini pesanan asing?

Selama ini yang paling getol menyuarakan perlunya ada UU Intelijen adalah BIN dan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT). Kepala BNPT Ansyaad Mbai dalam berbagai kesempatan selalu menuding kelemahan intelijen khususnya dalam bidang pencegahan tindak terorisme. Makanya perlu ada penguatan legal frame (regulasi/UU) yang diharap bisa menutupi kelemahan tersebut.

Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah kelemahan deteksi dini ini merupakan kelemahan intelijen ataukah ada motif lain di balik itu? Bukan tidak mungkin, kejadian yang disebut sebagai 'terorisme' adalah bagian dari operasi intelijen.

Kasus Woyla misalnya di zaman Orde Baru—yang kalau sekarang pasti disebut terorisme—terbukti adalah bagian dari operasi intelijen untuk memperburuk citra Islam. Penguasa saat itu berada di balik skenario tersebut. Dalam kasus ini, jelas tidak ada kaitan dengan kelemahan intelijen. Justru yang memainkannya adalah intelijen itu sendiri.

Memberi kewenangan lebih kepada intelijen sama saja dengan memutar kembali arah jarum jam ke masa Orde Baru. Kekejaman Orde Baru dengan Opsus, kemudian Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lalu Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) tak terelakkan. Sudah banyak korban yang jatuh karenanya. Mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi di penjara-penjara 'angker'. Malah ada pula yang hilang tak berbekas.

Saat itu, intelijen seperti lembaga 'superbody', yang bisa bertindak semaunya tanpa ada yang bisa mengontrol. Operasi-operasi intelijen menyebar luas. Tidak hanya ditujukan untuk menghadapi orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan negara tapi lebih luas, termasuk memberangus pihak-pihak yang tidak sejalan dengan penguasa pada waktu itu.

Dan, masih belum hilang dari ingatan kaum Muslimin, berbagai operasi intelijen di zaman Orde Baru nyata-nyata ditujukan kepada umat Islam. Islam dianggap sebagai ekstrim kanan yang harus dimusuhi oleh negara setelah ekstrim kiri yakni komunis. Sementara kapitalisme-sekuler dibiarkan berkembang, meskipun ideologi itu terbukti menghancurkan negeri ini.

Dalih perlunya UU Intelijen demi menjaga keamanan negara sebenarnya suatu yang wajar. Hanya saja, perlu definisi yang jelas menyangkut hal tersebut. Jangan sampai pasal-pasal yang ada di dalamnya bersifat multitafsir sehingga menjadi pasal karet yang bisa sedemikian rupa dipermainkan oleh penguasa demi kepentingan politiknya.

Ini penting soalnya ada bau tak sedap dari munculnya RUU ini yakni mencegah bangkitnya Islam di Indonesia. Hal itu bisa dirasakan dari pernyataan para petinggi negeri yang masih saja menganggap bahwa Islam adalah musuh negara. Mereka secara tidak langsung telah menuduh, orang yang ingin menegakkan syariah dan khilafah identik dengan teroris.

Bahkan yang lebih kurang ajar lagi, baru bom buku meledak, pelaku belum tertangkap, mereka sudah berani terang-terangan menyebut bahwa pelakunya adalah kelompok Islam dan ingin menegakkan negara Islam. Sepertinya mereka tak peduli dengan banyaknya gerakan Islam yang menyuarakan Islam secara damai tanpa kekerasan. Di mata mereka, semua dianggap sama.

Kalau demikian, sebenarnya paradigma Orde Baru masih lestari di negeri ini. Islam masih tetap dianggap 'musuh' yang membahayakan negara. Pertanyaannya, negara ada di posisi mana? Kalau Muslim, kenapa memusuhi Islam? Tentu bukan komunis, karena mengaku beragama. Jawaban yang paling memungkinkan, mereka adalah bagian dari komunitas kapitalis global yang nyata-nyata tak menginginkan Islam bangkit dan mewujud dalam sebuah negara. Sebab, ini berarti bisa membahayakan eksistensi ideologi kapitalis di muka bumi.

Ada benang merah yang bisa ditarik dengan lahirnya penangkapan orang-orang yang disangka teroris, lahirnya UU Terorisme dan kemudian disusul RUU Intelijen, Indonesia sedang berada dalam arus 'Global War on Terrorism' (GWOT). Pemerintah sedang menjalankan agenda global memerangi Islam. Soalnya, Amerika Serikat sendiri tanpa tedeng aling-aling menyebut bahwa perang terhadap teroris adalah perang terhadap Islam.

Wajar bila ada yang menduga kuat bahwa ada agenda asing di balik RUU Intelijen ini. Bukankah tidak masuk akal, orang yang ingin menerapkan aturan yang datang dari Yang Maha Baik dianggap sebagai musuh? Mereka tak melakukan aksi kekerasan sedikit pun. Mereka menawarkan solusi-solusi rasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa tidak boleh

detiknews.com

Jakarta - Islam adalah agama yang sempurna (kaffah), mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal mulai dari kaki kanan terlebih dahulu hingga mengatur urusan politik dan pemerintahan.

Islam mengatur segenap perbuatan manusia dalam hubunganya dengan Khaliq-nya, hal ini tercermin dalam aqidah dan ibadah ritual dan spiritual. Seperti: tauhid, salat, zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang diwujudkan berupa akhlak, pakaian, dan makanan. Ketiga, mengatur manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mu'amalah dan uqubat. (sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, sistem pidana Islam, strategi pendidikan, strategi pertanian, dan lain sebagainya (Taqiyyudin, Nidhomul Islam)

Maka Islam adalah berbeda dengan agama-agama yang lain, sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual belaka, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslim yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik (fasluddin \'anil-hayah) berarti ia telah terkena virus sekulerisme.

Sekulerisme sendiri sebagaimana ditulis Shidiq Jawi di majalah Al-Waie mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan,"Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan." (Matius, 22:21).

Sekularisme merupakan akar dari liberalisme yang sejatinya masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27).

Prinsip sekuler dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam Politik adalah (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12).

Uniknya sebagian kaum Muslim secara sadar atau tidak justru mengagung-agungkan paham yang satu ini, padahal jika ditelisik lebih dalam ini adalah jelas merupakan produk pemikiran impor dari Barat. Bisa pula disebut ideologi transnasional.

Pemikiran sekulerisme inilah yang menjadi jalan bagi penjajah untuk tetap menjajah Indonesia meski bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik. Baik penjajahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Semua ini dibalut dengan ideologi negara yang sudah disepakati bersama. Sayangnya sekulerisme ini terus menerus dikampanyekan oleh para pengagumnya.

Ideologi Islam Mengancam Indonesia?

Sungguh tidak habis pikir jika pihak yang ingin menerapkan sistem Islam di Indonesia disebut ingin merongrong negara. Padahal merekalah yang selama ini dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan.

Terkurasnya kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ruah berupa tambang emas, minyak, dan lainnya adalah bukti masih terjajahnya Indonesia. Dan Ideologi Islam menolak tegas terjadinya liberalisme ekonomi.

Alhasil, lepasnya Timtim adalah sebagai bukti bahwa ideologi yang dipakai negara selama ini telah gagal menjaga keutuhan negara. Padahal Ideologi Islam jelas tidak bisa membenarkan hal itu. Itulah kenapa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah satu pihak yang gencar mengkampanyekan sistem Islam untuk Indonesia yang lebih baik, di dalam majalah maupun seleberan-selebarannya ketika itu telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMET, yang menghendaki Timtim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Timtim lepas, HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil kembali Timtim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun! (hizbut-tahrir.or.id)

Mengguritanya kasus korupsi juga akibat diterapkannya sistem sekulerisme yang menjauhkan agama dari kehidupan. Alhasil banyak masyarakat Muslim sendiri yang doyan melakukan korupsi. Dalam hal ini, Islam telah mempunyai solusi jitu untuk pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Sedangkan strategi Islam dalam pemberantasan korupsi ini pun telah disampaikan diberbagai kesempatan, entah itu melalui tulisan-tulisan di berbagai media maupun kesempatan lain. Tinggal negeri ini mau untuk menerapkan atau tidak.

Menyoal Ideologi Transnasional

Beberapa kalangan dengan mudah mengidentikkan sistem Islam sebagai ideologi transnasional, namun di satu sisi tidak menyebut ideologi lain dengan julukan yang sama. Sebagaimana terjadi, Pancasila di masa orde lama cenderung berkiblat ke ideologi sosialisme meski atas nama pancasila. Ideologi sosialisme lahir di Uni soviet sekitar tahun 1800 M, demikin halnya kapitalisme yang dijadikan pegangan dimasa orde baru sampai sekarang lahir di Eropa pada tahun sekitar 1500 M. Sedang sistem republik adalah buah karya Plato (Yunani, sekitar tahun 400 M), begitu pula sistem demokrasi yang dimulai di Yunani Kuno.

Bukankah semuanya adalah ideologi transnasional? Islam yang telah sempurna memang pertama kali diturunkan di tanah arab, namun Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, termasuk untuk Indonesia tentunya.

Maka tek heran bilamana pasca runtuhnya khilafah Islam terakhir di Turki pada tahun 1924 M, anak bangsa Indonesia merespon cepat hal ini dengan mengadakan Komite Khilafah di Surabaya dalam upaya menegakkan kembali khilafah Islam yang telah diruntuhkan Mustafa Kemal Atatturk (Turki), mereka akan menghadiri kongres khilafah di Kairo, Mesir. Mereka terdiri dari para pemuka masyarakat dari kalangan Muhammadiyah, Al Irsyad, Syarikat Islam (diketuai Wondo Soedirdjo, wakilnya KH. Abdul Wahab Hasbullah, yang kemudian jadi organisator NU), Nahdhatul Wathan, Tashwirul Afkar, At Ta'dibiyyah, dan ormas Islam lainnya. (eramuslim.com).

Juga kemudian diadakan Kongres al-Islam Hindia III di Surabaya pada 24-27 Desember 1924. Kongres ini diikuti oleh 68 organisasi Islam yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat-nya (hoofd bestuur) maupun Dewan Pimpinan Cabang-nya (afdeling). Keputusan yang dihasilkan kongres adalah mengutus wakil yang harus dianggap sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Kairo. Orang yang terpilih berangkat adalah Soerjopranoto (Sarekat Islam), Haji Fachrudin (Muhammadiyah) dan KH Wahab Hasbullah (wakil dari kaum pesantren). (Taufiq Rahzen, komite khilafah)

Karena itu, kecintaan terhadap negeri ini tidak cukup dengan hanya sebatas kecintaan simbolik, melainkan harus benar-benar diwujudkan berupa perjuangannya untuk membuat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Undur maa kola wala tandur man kola (Lihatlah olehmu apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berbicara). Wallahu a'lam bi ash-shawab.

*) Ali Mustofa adalah Direktur Rise Media Surakarta, Staf Humas HTI Solo Raya.

(vit/vit)

Syabab.Com - Sekitar 10 ribu warga yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan memadati Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kamis, 02/06/2011, demikian tulis Banjarmasin Post melaporkan. Untuk perdana, Konferensi Rajab yang mengambil tema "Hidup Sejahtera Dalam naungan Khilafah" ini mengawali konferensi-konferensi lainnya di seluruh Indonesia sepanjang bulan Rajab ini.

Para warga yang berasal dari kabupaten dan kota di Kalsel itu, untuk mengikuti peringatan runtuhnya khilafah Islamiah yang terjadi 3 Maret 1924 tepatnya bulan rajab seperti sekarang ini, tulis Banjarmasin Post.

Sambil mendengarkan orasi, para aktivis HTI tersebut menenteng bendera warna hitam bertuliskan kalimat tauhid, laailla hailla allah.

Dalam sambutannya, Baihaqi Al-Munawar, Ketua DPP I HTI Kalsel mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi umat Islam yang terpuruk saat ini. Kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, korupsi dan masalah lainnya yang membelit umat Islam.

Baihaqi menilai sistem kapitalis yang diterapkan saat inilah yang menyebabkan hal ini. Sehingga, menurutnya perlu dilakukan upaya menata ulang kondisi umat Islam dengan menerapkan syariah Islam melalui Khilafah.

Baihaqi juga menyatakan bahwa tuntutan menegakkan Khilafah ini tidak hanya karena realitas saja yaitu kegagalan sistem kapitalis untuk mensejahterakan manusia. Lebih dari itu menegakkan Khilafah merupakan konsekuensi keimanan dan aqidah Islam. Dimana Alloh swt dan Rosul-Nya telah menjanjikan akan datangnya Khilafah 'ala Minhaj Nubuwwah". Kabar ini tentu harus disambut gembira oleh seluruh umat Islam.

Selain itu, Baihaqi al-Munawwar juga mengungkapkan potensi besar yang dimiliki oleh umat Islam, dari jumlah penduduk, wilayah negeri-negeri muslim yang luas dan melimpahnya sumber daya alam. Potensi ini merupakan modal yang cukup untuk menegakkan Khilafah Islam.

Kegiatan ini dihadiri oleh DPP HTI, para ulama, pimpinan majelis ta'lim, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum dari berbagai elemen lainnya. Selain ribuan kaum Muslim yang datang dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan dan Konferensi Rajab ini juga disaksikan oleh umat Islam dari seluruh pelosok dunia melalui live streaming http://www.hizbut-tahrir.or.id/hti-channel yang juga ikut disiarkan secara langsung oleh syabab.com.

Konferensi Rajab 1432 H ini menghadirkan orasi dari para Asatidz diantaranya Mispansyah, SH, MH (DPD I HTI Kalsel) Ali Imron, S.Pd, Abdul Haris, S.Pd (Humas DPD II ) Hidayattullah Muttaqin, SE,ME (ketua Lajnah Siyasiah DPD I HTI Kalsel), Fathiy Syamsuddin Ramadhan An- Nawiy (Anggota DPP HTI), Harist Abu Ulya (Ketua Lajnah Siyasiah DPP HTI).

Kegiatan ini juga bertambah semarak dengan aksi teatrikal yang dimainkan oleh remaja-remaja Islam dan Tabuh Beduk dari Islahul Ummah Juara Festival Bedug Kabupaten Banjar.

Acara konferensi diakhiri dengan penyerahan Ar-roya dan Al-Liwa secara simbolis oleh para pemuda kepada para tokoh. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan bisa membangkitkan kembali rasa persatuan untuk kembali membangun sistem di bawah naungan khilafah Islamiah.

Konferensi Rajab 1432 H yang diadakan di Banjarmasin ini merupakan pembuka dari kegiatan serupa yang dilaksanakan secara estafet di seluruh nusantara. Puncak dari agenda Rajab ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 29 Juni 2011 bertempat di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. [m/dini/banjarmasinpost/syabab.com]

Kita tentu tidak bisa menolak takdir perubahan, kalau ternyata rakyat Indonesia yang mayoritas Islam ini kemudian mendukung penegakan negara Islam

Presiden SBY dalam keterangan persnya Bandara Halim Perdanakusumah, Senin (17/5) sebelum bertolak ke Singapura dan Malaysia menegaskan tujuan dari para teroris adalah mendirikan negara Islam. Padahal, menurut SBY, pendirian negara Islam sudah rampung dalam sejarah Indonesia. Aksi teroris juga bergeser dari target asing ke pemerintah. Ciri lain, menurut Presiden, para teroris menolak kehidupan berdemokrasi yang ada di negeri ini. Padahal, demokrasi adalah sebuah pilihan atau hasil dari sebuah reformasi. Karena itu menurut presiden keinginan mendirikan negara Islam dan sikap anti demokrasi tidak bisa diterima rakyat Indonesia .

Ada beberapa catatan penting kita dari pernyataan SBY ini. Antara lain , masalah pendirian negara Islam. Negara Islam adalah negara yang menjadikan Islam sebagai asasnya dan syariat Islam sebagai aturan segala aspek kehidupan. Hal ini bukanlah persoalan sejarah, atau masalah diterima oleh mayoritas rakyat banyak atau tidak. Tapi ini adalah masalah kewajiban dalam agama. Sudah seharusnya siapapun yang menjadi muslim terikat pada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk bernegara, politik, ekonomi, dan pendidikan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah dan juga cerminan dari kecintaan kepada Allah SWT dan Rosul-Nya yang seharusnya dijadikan teladan. Semuanya itu diwujudkan dengan terikat pada hukum-hukum Allah SWT yang bersumber dari Al Qur’an dan as Sunnah.

Bukankah dalam berbagai kesempatan presiden SBY sering mengatakan kita harus menjadikan Rosulullah SAW sebagai teladan kehidupan kita ? Kita tentu masih ingat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan sambutan pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) V, Jum’at (7/5) di Jakarta. Dalam pidatonya, presiden sendiri mengatakan Islam hadir sebagai jalan kehidupan manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Tuntunan Alquran dan Sunnah adalah pedoman hidup dan jalan yang lurus untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.Rasulullah pun telah mencontohkan tatanan peradaban yang dibangun atas dasar iman dan takwa. “Kita memiliki tugas sejarah untuk membangun dan mengembalikan kejayaan Islam!” tegas Presiden saat itu.

Kita juga ingat, ketika SBY memberikan kata sambutannya dalam Forum Ekonomi Islam Sedunia di Jakarta (2 /3/2009),SBY juga mengajak negara Islam bersatu atasi krisis dengan bersatu, negara-negara Islam akan bisa mengenang kembali kejayaan abad 13. Kalau bicara kejayaan Islam abad 13, tentu tidak bisa dipisahkan bahwa saat itu negara Islam yang dikenal dengan Khilafah Islam tegak dan menjalankan syariah Islam.

Menjadikan Al Qur’an dan as Sunnah sebagai pedoman hidup tentu bukan hanya dalam masalah ibadah ritual, moral, atau individual saja tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Disinilah urgensi negara Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara keseluruhan. Adalah mustahil menerapkan syariah Islam secara keseluruhan kalau negaranya tidak berdasarkan kepada Islam.

Tentu saja meskipun mendirikan negara Islam adalah kewajiban agama (syar’i), kita sepakat secara realita sosiologis, apakah negara Islam tegak atau tidak, sangat tergantung kepada masyarakat, dalam pengertian dukungan dan kesadaran masyarakat. Sistem apapun akan berjalan akan tegak dan berjalan baik kalau di dukung oleh kesadaran masyarakat. Sistem demokrasi yang saat ini masih kita jadikan panutan karena masyarakat kita masih mendukungnya. Artinya, kita tentu tidak bisa menolak takdir perubahan, kalau ternyata rakyat Indonesia yang mayoritas Islam ini kemudian mendukung penegakan negara Islam.

Namun, kita setuju bahwa upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menegakkan negara Islam dilakukan bukan dengan jalan teror. Jalan ini , bukanlah jalan yang ditempuh oleh Rosulullah SAW. Jalan ini bahkan bisa kontraproduktif. Bagaimana mungkin rakyat akan mendukung syariat Islam kalau mereka ditakut-takuti dengan bom atau pembunuhan ? Hizbut Tahrir sendiri yang memang menginginkan negara Islam global berupa Khilafah dengan sangat tegas menggariskan metode perjuangannya yang tidak menggunakan jalan kekerasan atau angkat senjata (non violence)

Takdir perubahan ini tidak bisa dicegah, apalagi kalau perubahan ini mengantarkan kepada kebaikan. Adalah sangat bodoh siapapun yang tidak mau berubah, gigih mempertahankan status-quo yang buruk padahal ada sistem yang lebih baik di depan matanya. Justru kita mempertanyakan sikap-sikap mempertahankan sistem demokrasi dan kapitalisme yang jelas-jelas didepan mata tampak kebobrokannya. Berbagai persoalan yang diderita rakyat sekarang ini seperti kemiskinan ,pengangguran yang tinggi, kebodohan ,kriminalitas, adalah buah dari sistem kapitalisme dimana diantara pilar pentingnya adalah sistem demokrasi?

Alih-alih mensejahterakan masyarakat , sistem demokrasi justru telah menjadi alat penjajahan baru yang melahirkan berbagai UU dan kebijakan yang mengokohkan penjajahan asing. Demokrasi ternyata juga melahirkan corporation state, hanya menguntungkan segelintir pemilik modal dan elit politisi bermoral bejat yang menumbuh suburkan praktik suap menyuap dan tipu menipu .

Disisi lain, adalah suatu kebohongangan sekaligus kebodohan mengkaitkan kewajiban penegakan negara Islam dengan tindakan terorisme. Kita melihat ada agenda busuk dibalik pengkaitan ini, agenda agar masyarakat kemudian takut , tertipu dan akhirnya tidak setuju dengan penegakan negara Islam. Upaya ini memang secara sistematis dilakukan oleh kekuatan-kekuatan imperialism yang khawatir akan kebangkitan Islam.

Upaya memberikan citra jelek terhadap syariah Islam ini disebutkan dalam rekomendasi Ariel Cohen (The Heritage Foundation). Dia menulis : AS harus menyediakan dukungan pada media lokal untuk membeberkan contoh-contoh negatif dari aplikasi syariah, seperti potong tangan untuk kejahatan ringan atau kepemilikan alkohol di Chechnya, keadaan Afghanistan di bawah Taliban atau Saudi Arabia, dan tempat lainnya. Perlu juga diekspose perang sipil yang dituduhkan kepada gerakan Islam di Aljazair. (Hizb ut-Tahrir: An Emerging Threat to US Interests in Central Asia )

Memang tegaknya negara Islam apalagi dalam wujud negara Islam global (al Khilafah al Islamiyah) sangat ditakuti oleh Barat. Mereka tahu persis tegaknya Khilafah akan menghentikan agenda penjajahan mereka di negari Islam. Pada 14/5/2010, salah seorang mantan petinggi Angkatan Bersenjata Inggris yang baru saja pensiun, Jenderal Richard Dannat dalam BBC’s Today Program dengan sangat gamblang menyatakan perang di Afghanistan adalah perang melawan Islam.

Ketika ditanya tentang alasan pendudukan Afghanistan dengan tegas dinyatakan untuk mencegah agenda Islamist yang ingin menegakkan Khilafah Islam abad ke 14 dan 15, yang sekarang bergerak tumbuh dari Asia Selatan, Timur Tengah hingga Afrika Utara. Karena itu kita tentu sangat kita sayangkan kalau SBY terjebak dalam propaganda Barat ini yang mengkaitkan terorisme dengan upaya penegakan syariah Islam atau negara Islam. (Farid Wadjdi)(Hizbut Tahrir Indonesia)