Syabab.Com - Kapitalisme global akan segera berakhir. Di negeri asalnya sendiri, rakyat AS telah muak dengan kebijakan pemerintah di Washington. Seperti dilaporkan media, di balik aksi anti-Wall Street, dan kota-kota lain di Amerika Serikat mengaku muak dengan pemerintah di Washington. Mereka menuding politisi dari dua partai besar, Demokrat dan Republik, lebih melindungi perusahaan dengan mengorbankan kelas menengah.

Gerakan Pendudukan Wall Street, yang dimulai bulan lalu oleh segelintir pemuda dengan mendirikan tenda di depan Bursa Efek New York, telah meluas menjadi gerakan berskala nasional. Gerakan itu telah melibatkan beberapa aktivis, mahasiswa, serikat pekerja, dan buruh yang dipecat dari perusahaan.

Pengunjuk rasa, Kamis (6/10), berbaris di New York dengan menduduki Wall Street. Aksi ini juga berlangsung di Philadelphia, Salt Lake City, Los Angeles, dan Anchorage, Alaska. Mereka mengusung spanduk berbunyi ”Dapatkan Uang dari Politik” dan ”Saya Tidak Bisa Menjadi Pelobi”.

”Pada titik ini, saya tak melihat ada perbedaan antara George Bush dan Barack Obama. Kelas menengah jauh lebih buruk daripada saat Obama terpilih,” kata John Penley, pekerja legal dari Brooklyn yang kini menganggur.

Kaum demonstran dalam beberapa hal adalah sisi lain gerakan liberal ultrakonservatif Tea Party, yang diluncurkan tahun 2009. Gerakan Tea Party adalah reaksi populis atas talangan bank dan talangan otomatis serta rencana stimulus ekonomi sebesar 787 miliar dollar AS.

Jika aktivis Tea Party pada akhirnya menjadi bagian penting dari koalisi Partai Republik, gerakan Pendudukan Wall Sreet mengkritik kurang ngototnya Presiden Obama. Mereka mengatakan, Obama gagal menindak bank-bank setelah krisis hipotek tahun 2008 dan krisis keuangan.

”Ia bisa saja mengambil sikap, jauh lebih populis, agresif di awal melawan bonus-bonus Wall Street, menuntut perubahan tertentu dengan membantu bank,” kata Michael Kazin, profesor sejarah Universitas Georgetown dan penulis American Dreamers, sejarah sayap kiri. ”Pada akhirnya, ekonomi belum juga membaik dan itu menggarisbawahi rasa frustrasi pada kanan dan kiri.”

Aktivis menyatakan frustrasi yang mendalam dengan kebuntuan politik Washington yang didominasi Demokrat. Sebagian lain menyalahkan Republik karena memblokade reformasi yang dilakukan Obama.

Demikianlah, kebangkrutan akibat sistem kapitalisme yang telah rusak sejak kelahirannya, semakin nyata dan jelas. Jika di Amerika rakyatnya sendiri sudah muak dengan Washington yang nota bene menerapkan kapitalisme, sungguh sangat memalukan bila para pejabat di negeri Muslim malah merangkul ide-ide kapitalisme dan menyenangkan kepentingan para kapitalis.

Sungguh umat manusia dunia tengah mencari sistem yang adil dan menyejahterakan kehidupan manusia. Sistem itu tentu saja bukan komunisme atau kapitalisme, melainkan sistem Islam yang berasal dari Sang Pencipta yang Mahatahu. Sistem ini akan tegak di bawah institusi Khilafah Islamiyyah, sehingga sudah semestinya kaum Muslim bahu membahu dan bersegera untuk mewujudkannya sehingga kesejahteraan pun akan terasa bagi seluruh umat manusia. Semakin dekat! [m/kompas/syabab.com]

Syabab.Com - Kerusakkan sistem kapitalisme kini tengah dirasakan oleh rakyat di Barat. Rakyat yang memiliki kesadaran atas ketidakadilan sistem yang tunduk pada kapitalis ini mulai bangun untuk melawan sistem rusak tersebut. Di berbagai kota dan negara, rakyat turun ke jalan untuk melawan para kapitalis.

Aksi rakyat menentang sistem kapitalisme terus bergulir, tidak hanya di Amerika Serikat saja, namun juga merambah ke London. Sekitar 500 peserta aksi protes anti-kapitalisme meneruskan demonstrasi mereka hingga jauh malam di luar Katedral St Paul sehari setelah aksi digelar di pusat keungan London, Sabtu.

Bagian dari aksi protes global melawan apa yang disebut "keserakahan korporasi" ini terilhami oleh aksi Ambil Alih Wall Street di AS yang diikuti antara 2000-3000 orang.

Saat malam menjelang di London sekitar 70 tenda peserta aksi mengembang di kaki tangga Katedral St Paul. Menurut aparat polisi Scotland Yard sudah lima orang ditahan namun tak ada rusuh berarti. Tiga diantaranya ditahan karena menyerang polisi sementara dua lagi melanggar aturan ketertiban umum.

Menurut wartawan BBC Phil Bodmer sekitar 2.000-3.000 orang ambil bagian dalam protes ini, namun polisi menolak memberi angka perkiraan resmi. Aksi serupa juga digelar di Bristol, Birmingham, Glasgow dan Edinburgh. Spyro Van Leemnen, dari kelompok Ambil Alih Pusat Saham London, termasuk yang ikut protes sambil bermalam.

Warga Yunani berumur 27 tahun ini mengatakan: "Sekitar 100an tenda ada disini, di halaman gereja, tangga, dan antara gereja St Paul dan Lapangan Paternoster. Masih banyak polisi tapi situasinya tenang."

'Kekuatan berlebihan'

Sementara peserta protes lainnya, Anna Jones, merasa risih dengan penjagaan polisi. "Kami melihat penggunaan pasukan berlebihan polisi terhadap peserta aksi yang memadati halaman luar St Paul," katanya.

"Kami sudah lihat peserta yang dipagari, ditangkap dan dilempar dari tangga dengan keras oleh polisi. Ini sama sekali tidak perlu. Tidak ada yang datang kesini untuk bentrok dengan aparat."

Sementara menurut Scotland Yard sebuah pengamanan "pagar betis" sudah dibentuk di halaman gereja St Paul pada Sabtu "untuk mencegah ada pelanggaran ketertiban".

Polisi mulanya mengatakan kemping di depan katedral tidak dibolehkan karena "ilegal dan menodai ketenangan gereja" namun belakangan Scotland Yard mengatakan setelah tenda-tenda dibuka tidak ada rencana membubarkan paksa hingga Minggu pagi. Komuni Suci Minggu di katedral ini dijadwalkan pukul 08.00 waktu setempat.

Para pegiat dalam aksi protes ini membawa spanduk bertuliskan "Kita ini 99%" serta "Bankir ditalangi, kita yang dihabisi". Itulah memang kenyataan sistem kapitalisme di negeri mana pun, para penguasa lebih tunduk kepada para kapitalis, sementara demokrasi yang selalu digembar-gemborkan semua pseudo.

Pasal 60a, yang memberi wewenang pada aparat untuk memaksa peserta aksi protes membuka topeng yang mereka pakai, juga diberlakukan di ibukota London.

Julian Assange, pendiri Wikileaks, sebelumnya turut memberi pidato di depan sekelompok peserta protes tentang pentingnya penyembunyian identitas setelah ditegur polisi karena memakai topeng saat memasuki arena aksi protes.

Kapitalisme Gagal, Sistem Islam Penggantinya!

Sejak jauh-jauh sebelumnya, kaum Muslim dan para pengemband dakwah telah menjelaskan tentang kerusakkan sistem kapitalisme ini sekaligus kegagalannya. Rupanya, baru-baru kali ini rakyat mulai menyadari kegagalan kapitalisme hingga tumbuh keberanian untuk melawan sistem yang ada. Sebagaimana keberanain rakyat Tunisia untuk melawan rezim diktator yang merembet hingga negeri-negeri Muslim lainnya.

Seperti dikutip dari buku Peraturan Hidup Dalam Islam yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, "sistem kapitalisme di Barat ternyata sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal). Bahkan hampir-hampir dapat dikatakan bahwa para kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara-negara yang menganut ideologi ini".

Kapitalisme tidak saja telah diterapkan di negeri-negeri Barat, namun di negeri Muslim pun, termasuk di negeri ini, ideologi yang sebenarnya diterapkan adalah ideologi kapitalisme. Maka kita dapat menyaksikan kehancuran akibat penerapan sistem yang salah ini.

Umat hanya membutuhkan kesadaran untuk kembali kepada ideologi yang shahih, yang memuaskan akal, sesuai dengan fitrah dan menentramkan jiwa. Itulah ideologi yang berasal dari Allah Swt., Rabb Yang Maha Pencipta Alam Raya ini. Setelah Khilafah dibubarkan oleh agen Yahudi, Khilafah kini tak lagi memayungi dunia Muslim. Namun, Khilafah akan kembali berdiri sebagaimana telah dijanjikan.

Ideologi Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah akan membawa umat manusia, Muslim maupun non Muslim menuju kehidupan yang sejahtera. Khilafah akan mengelola sumber daya rakyat untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan kapitalis. Insya Allah, Khilafah semakin dekat, dan panji-panjinya kini telah berkibar dari di berbagai negeri, termasuk di Barat. [m/f/bbc/syabab.com]

Masyarakat ditipu dengan jargon-jargon yang indah tapi tidak pernah terwujud secara nyata.

Banyak orang tertipu dengan demokrasi. Alih-alih kehidupan bertambah baik, Indonesia yang katanya akan kian baik jika menerapkan demokrasi secara benar malah terpuruk. Rakyat kian jauh dari sejahtera. Hanya segelintir warga negara yang merasakan buah nikmat demokrasi. Mereka adalah elite penguasa dan para pengusaha serta kalangan berpunya.

Jargon demokrasi 'suara rakyat adalah suara tuhan' menjadi tipuan memabukkan bagi sebagian besar orang yang dulu hidup dalam penjajahan. Pengagungan suara rakyat sedemikian besar ternyata hanya di jargon. Fakta menunjukkan hal yang sebaliknya. Tidak ada penghargaan terhadap suara rakyat. Suara rakyat hanya dikeruk saat pemilihan umum berlangsung. Setelah itu, suara rakyat tak lagi diperhitungkan.

Dalam perjalanan berikutnya, suara rakyat telah berubah menjadi suara tuan. Tuan-tuan itu adalah para pemilik modal, orang-orang kaya yang telah menginvestasikan uang/modalnya dalam pemilihan umum baik untuk dirinya maupun untuk para penguasa yang diusungnya.

Tidak aneh bila sering terjadi pertentangan antara suara rakyat dengan wakil rakyat dan penguasa. Ketika rakyat ingin pendidikan murah, negara membuat UU yang mengarah swastanisasi pendidikan. Saat rakyat ingin mandiri, negara membuka kran impor. Begitu rakyat ingin menikmati kekayaan alamnya, negara malah menjualnya kepada asing. Paradok-paradok itu kian kasat mata belakangan seiring pujian-pujian asing bahwa Indonesia kian demokratis.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pilar demokrasi, tak pernah terealisasi. Secara fakta, itu tak mungkin terealisasi. Hanya negara kampung yang bisa mewujudkan itu, di mana semua warganya bisa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya. Alhasil, yang muncul adalah modifikasi demokrasi dengan mengambil sistem perwakilan.

Namun, lagi-lagi ini bermasalah. Soalnya, wakil-wakil yang muncul hanya sekadar kamuflase para cukong dan bandit-bandit politik untuk mengeruk kekayaan alam atas nama rakyat. Mereka tidak menjadi representasi yang sebenarnya. Buktinya, adanya paradoks tadi.

Lahirnya berbagai peraturan dari lembaga legislatif yang bertentangan dengan kehendak rakyat merupakan bukti berikutnya bahwa kedaulatan itu tak lagi milik rakyat. Ditambah lagi, hampir semua peraturan perundang-undangan yang ada dirancang oleh kalangan/pihak asing. Terus siapa yang berdaulat?

Mimpi rakyat untuk menikmati keadilan ibarat jauh panggang dari api. Hukum berlaku keras kepada kaum papa sementara sangat lemah kepada mereka yang berkuasa. Pencuri ecek-ecek di berbagai daerah yang terpaksa mencuri karena tak bisa makan, dikejar-kejar dan dihukum. Sementara banyak pejabat negara yang mencuri uang rakyat bisa berkeliaran dengan leluasa. Malah ada yang bisa jalan-jalan ke mal di saat masa hukumannya

belum habis.

Dalam beberapa kasus, banyak rakyat yang belum jelas kesalahannya ditembak mati. Sementara, kalangan elite yang sudah jelas salah malah bisa melenggang ke luar negeri dengan alasan berobat.

Belum lagi, sudah menjadi rahasia umum, keadilan bisa dibeli. Uang bisa menentukan status seseorang yang bersalah di muka hukum. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, dengan uang. Mafia peradilan tak pernah bisa diberantas. Akhirnya, yang lemah selalu dikalahkan yang kuat di depan hukum sekalipun. Simbol timbangan yang setara di pengadilan tak berlaku. Persamaan di depan hukum itu telah lenyap.

Bahkan, hukum bisa menjadi alat kekuasaan. Sebelum seseorang dihukum, hukuman sudah ditetapkan. Proses pengadilan hanya sekadar ritual untuk mengetukkan palu. Ini terutama terjadi terhadap orang-orang yang dianggap bersebarangan dengan negara. Hukuman dipaksakan kendati secara materi tak terbukti.

Tak heran, banyak masyarakat tak berani menyelesaikan sengketa di pengadilan, kalau tidak terpaksa sekali. Biayanya sangat besar. Sampai-sampai muncul pameo di tengah masyarakat: kalau lapor kehilangan ayam, nanti malah kehilangan sapi. Mengapa? Semua butuh duit, duit, dan duit.

Masyarakat apatis terhadap jajaran hukum dan penegak hukum. Situasi ini menimbulkan sikap main hakim sendiri. Konflik-konflik horizontal kian marak. Tawur antarkampung, antarkampus, antarsekolah, antarsuku jadi pilihan penyelesaian masalah.

Euforia kebebasan membuat rakyat kebablasan. Semua ingin seenaknya. Rakyat melihat para pejabatnya korupsi, tak ketinggalan mengikutinya dengan caranya sendiri. Situasi kian hari kian tak terkendali.

Mending kalau rakyat tambah sejahtera, demokrasi telah melahirkan jurang menganga antara si kaya dan si miskin. Jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian mereka rela makan nasi aking. Busung lapar menjadi pemandangan yang biasa di tengah para pejabat yang biasa berpesta.

Rakyat tercekik biaya pendidikan dan layanan kesehatan. Pelan-pelan negara melepaskan diri dari tanggung jawabnya mengurus rakyat. Pembiaran berlangsung secara sistematis. Dan negara lebih sibuk mengurus para pengusaha dan tuan-tuan mereka dari mancanegara. Yah, karena memang ada fulus yang telah menantinya.